Dishub Kota Banjarmasin – Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Febpry Ghara Utama, S.Si.T, M.T menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Makasar, Senin (7/11/2022)
#Repost @prokom_banjarmasin
BANJARMASIN – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Makasar, kembali membahas penyelesaian keberadaan Tenaga Non ASN di seluruh pemerintahan se Indonesia.
Bahkan, saat sesi dialog talkshow, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Kemenpan RB, Alex Denni secara khusus membahasnya bersama Direktur Dana transfer Umum, Kemenkeu. Dirjen BKD Kemendagri dan Deputi Pengawasan penyelenggaaan Keuangan BPKP.
Menurut Alex Denni, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang rencananya nanti akan menggantikan tenaga non ASN dalam pemerintahan harus diukur sebaik mungkin.
Pasalnya, teknologi tersebut, nantinya akan menghilangkan jabatan-jabatan konvensional. Padahal, jumlah tenaga ASN di seluruh Indonesia kini tercatat sekira 4,2 juta, hal ini tentu sangat rentan bila nantinya digantikan dengan teknologi saat pemberlakukan SPBE. “Bapak Ibu yang perlu kita waspadai ini semuanya berlomba-lomba melakukan SPBE, digitalisasi smart city, Smart Desa Kampung dan lain-lain. Hati hati dengan teknologi akan membuat terjadinya perubahan shift di dalam jabatan-jabatan. Jabatan konvensional akan hilang, jabatan baru akan muncul,” ujarnya.
Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina melalui Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan, untuk keberadaan tenaga non ASN dilingkup Pemko Banjarmasin, pemerintah daerah memilih bersikap menunggu regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait keberadaan tenaga non ASN ini.
Ia berharap, nantinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut, tidak merugikan tenaga non ASN, terutama yang telah lama mengabdi. “Kami di Banjarmasin punya sikap menunggu regulasi dari pemerintah pusat berkenan dengan hal ini. Namun kami harapkan jangan sampai merugikan tenaga honorer yang sudah bekerja lama dibanjarmasin,” ucapnya. Senin (07/11).
Mengapa demikian, lebihlanjut Ikhsan Budman menjelaskan, keberadaan tenan non ASN yang berkerja di Pemko Banjarmasin kebanyakan bertugas di lapangan.
Kuatirnya, terangnya lagi, bila tenaga non ASN yang telah terlatih bertugas di lapangan ini digantikan para ASN, maka akan memerlukan proses.
Dalam realitanya itu, tenaga non ASN sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Banjarmasin, sebagian besar pekerjaan non ASN yang ada dibanjarmasin ini ada ditingkat- tingkat lapangan petugas petugas ditingkat lapangan yang mungkin apabila di isi ASN yang baru itu perlu ada pelatihan yang mendalam lagi, sedangkan pegawai non ASN yang ada saat saat ini saya pikir sudah matang dan mengetahui persis fungsi apa yang harus dijalankan nya dilapangan,” katanya.
Selain terkait keberadaan tenaga non ASN, Ikhsan Budiman juga menyinggung tentang kegiatan investasi di Kota Banjarmasin. Katanya, dalam hal invetasi, Pemko Banjarmasin telah banyak melakukan perubahan untuk mempermudah para investor dalam berinvestasi di kota berjuluk seribu sungai.
Contohnya, bebernya, dalam perizinan dan peluang kerjasama dengan Pemko Bajarmasin dalam berbagai bidang, terutama bidang pariwisata.
Untuk diketahui, APEKSI menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Nasional 2022 dengan tema: Otonomi Fiskal, Investasi dan Kemandirian Kota .
Kegiatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar dilaksanakan dari tanggal 7-9 November 2022. Kegiatan ini merupakan forum Sekretaris Daerah seluruh Indonesia dengan kegiatan: Makassar Investment Forum, Tourism-Trade-Investment Expo, Youth Forum & Millenial Day. (prokom-banjarmasin).
